Kerja Kolaboratif Pemerintah Harus Dilakukan Demi Atasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

30-10-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2024-2029. Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah berhasil memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menerjemahkan ke dalam program kerja yang diharapkan bisa menekan pengangguran serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

 

Pernyataan ini disampaikannya kepada Parlementaria di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dirinya berharap Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki energi berlimpah untuk mengatasi isu ketenagakerjaan.

 

“Sejak hari pertama bekerja, saya mengapresiasi Pak Menteri berhasil memetakan masalah dari hulu hingga hilir. Ketenagakerjaan ini bukan hanya berangkat dari masalah sosiokultural, namun juga isu pendidikan. Walaupun bukan ranah Kemnaker, koordinasi (antarkementerian) harus dilakukan,” ucap Netty.

 

Memasuki periode kedua dirinya di DPR RI, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menegaskan koordinasi antarkementerian akan terjadi jika segenap pemerintah memiliki ‘political will’ untuk menyelesaikan masalah negara, satu di antaranya adalah isu ketenagakerjaan. Tanpa ‘political will’ ini, sebutnya, ego sektoral akan kerap muncul saat bekerja.

 

Oleh karena itu, Netty mendorong Kemnaker untuk kerja kolaboratif. Sebab, terangnya, urusan ketenagakerjaan melibatkan multisektor. “Contohnya, SMK atau vokasi dihasilkan dari pemetaan kebutuhan industri. Pemerintah bisa memberikan relaksasi kebijakan di mana siswa yang belajar bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, kepastian pekerjaan. Maka dari itu, sekolah-sekolah didorong memberikan output yang selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” pungkasnya. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...
Komisi IX Apresiasi Langkah Pemprov Kaltim Tangani DBD melalui Uji Coba Vaksin Dengue
12-12-2024 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Penajam Paser Utara - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan apresiasi terhadap upaya Provinsi Kalimantan Timur...